Sudah sepekan ini di DKI Jakarta berlaku jam masuk sekolah lebih awal. Apakah hal ini berdampak positif bagi lalu lintas di Jakarta ? Terutama apakah mampu mengurangi atau minimal mengurai kemacetan yang biasa terjadi.
Senin, tanggal 5 Januari 2009, penulis yang berkantor hanya 6 kilometer dari rumah merasakan dampak perubahan jam masuk murid sekolah menjadi jam 6.30. Hari Senin adalah hari yang paling padat menurut penulis, selain hari Rabu. Pada tanggal 5 Januari tersebut, jalanan sedikit lengang, meski ada macet tapi tidak sebagaimana sebelumnya, dimana perubahan kemacetan lalu lintas berkurang sekitar 20-30%.
Namun apakah hal yang sama juga dirasakan oleh pengguna lalu lintas lainnya. Dan apakah dampak bagi murid sekolah maupun para orang tua yang harus mengantar anakknya lebih pagi.
Beberapa harian mengulas, pro dan kontra atas program pengalihan ini. Namun kalau boleh jujur, lebih banyak keluhan alias kontra yang terindikasi oleh penulis.
1. Komentar pertama dari petugas lalu lintas yang mengamati perubahan, dimana masih terjadi kemacetan dan bisa disimpulkan program tersebut hanya memindahkan jam macet.
2. Selanjutnya komentar dari para murid dan praktisi pendidikan, dimana mereka merasakan harus bersusah payah bangun lebih pagi dan besar kemungkinan kurang istirahat untuk memenuhi aturan baru tersebut. Belum lagi ada beberapa laporan banyaknya murid yang terlambat masuk sekolah, dan bukan tidak mungkin jika aturan sekolah lebih tegas mereka akan kena hukuman. Selain itu dikuatirkannya ada pengurangan jam bermain yang merupakan hak anak.
3. Kemudian komentar dari para orang tua, mereka mengkritik kurangnya sarana transportasi yang memadai dan faktor keamanan bagi murid. Dimana murid harus berangkat lebih pagi dari rumah, dan yang memerlukan transportasi hingga dua kali naik angkutan transportasi harus 1-2 jam lebih pagi dari jadwal masuk.
4. Komentar karyawan meski belum diberlakukan peralihan jam masuk per area Jakarta, namun telah memberikan respon negatif atas pemberlakukan jam peralihan tersebut. Dimana jika mereka memiliki anak dan berkewajiban mengantar mereka ke sekolah, sementara selisih jam masuk kantor dan sekolah terlalu panjang dikuatirkan berakibat ketidakefisiensi nantinya mereka dalam bekerja.
5. Komentar dari pihak pemerintah daerah Jakarta, dimana perubahan jam masuk akan efektif setelah peraturan jam masuk kantor per area ditetapkan. Dan diyakini dapat lebih mengurai kemacetan yang terjadi.
Dari indikasi tersebut lebih banyak respon negatif yang diberikan masyarakat maupun pihak yang berwenang dalam lalu lintas. Bukan tidak mungkin, aturan ini pun ditetapkan dan analisanya pun dipertanyakan.
Dalam menentukan suatu kebijakan, hendaknya diperlukan kajian yang lebih mendalam. Salah satu kajian adalah melalui survey yang akurat. Berkaitan dengan lalu lintas tidak serta merta kondisi titik-titik rawan kemacetan dalam lalu lintas di Jakarta saja yang perlu dianalisa, tetapi juga pola mobilitas penduduk, Kepentingan pengguna jalan maupun kondisi fasilitas transportasi dan jalan pun perlu dianalisa.
1. Titik rawan kemacetan
Analisa titik rawan kemacetan harus dilakukan untuk menemukan penyebab sebenarnya. Tidak hanya jadwal pengguna jalan yang bersamaan (ide dasar peralihan jam masuk), kepadatan pengguna alat transportasi maupun kondisi jalan yang menjadi penyebab. Bisa juga tidak adanya alternatif jalan maupun perilaku pengguna lalu lintas juga perlu dianalisa.
2. Pola mobilitas penduduk
Tata kota Jakarta dewasa ini bisa dikatakan tidak jelas. Asas sentralisasi yang digunakan saat ini perlu dipertanyakan. Dengan adanya asas sentralisasi dimana Jakarta Pusat seakan menjadi jantung bisnis dan wilayah Jakarta lainnya sebagai pendukung bisa jadi menjadi akar penyebab kemacetan. Bayangkan saja, perumahan penduduk atau karyawan saat ini tersebar di pinggiran kota Jakarta (Selatan, Utara, Barat dan Timur), sementara mereka kebanyakan bekerja di Jakarta Pusat. Belum lagi pusat-pusat perkantoran dan bisnis di masing-masing area dan penyebaran perumahan karyawan atau pelaku bisnis di sekitar area menjadikan arus lalu lintas terpusat. Dari penataan fungsi kota Jakarta bisa dibayangkan adanya mobilitas lalu lintas dari kawasan pemukiman ke kawasan perkantoran dan bisnis.
Sementara itu pusat perbelanjaan dan pendidikan saat ini bisa dikatan tersebar hingga tiap kelurahan atau kecamatan terdapat saran tersebut. Dalam hal ini kemungkinan adanya mobilitas rendah dari murid & praktisi sekolah atau pun orang tua yang mengantar anaknya yang tidak terlalu jauh dari kawasan pemukiman.
3. Kepentingan Pengguna Jalan
Saat ini dominasi lalu lintas adalah pengguna sepeda motor, mobil pribadi dan angkutan umum. Sepeda motor dan mobil pribadi lebih mendominasi daripada sarana angkutan umum. Hal ini sudah memberikan sinyal bahwa kepadatan lalu lintas salah satunya adalah akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Satu motor atau satu mobil dikendarai oleh satu orang, jelas tidak seimbang dengan kapasitas jalan bahkan petugas lalu lintasnya (perbandingan saat ini 1 petugas untuk 1000 orang penduduk). Sementara aturan lalu lintas semacam three in one pun hanya diberlakukan di jalan-jalan protokol. Tentu juga alasan pengguna kendaraan pribadi yang tidak mau beralih ke angkutan umum juga perlu digali. Misal saja, banyak perusahaan atau perkantoran yang menerapkan fasilitas kendaraan bagi level manajer untuk mobilitas mereka dari tempat tinggal ke kantor. Jelas hal ini bisa menjadi salah satu penyebab pengguna kendaraan pribadi yang tinggi jumlahnya.
Di jenis angkutan umum saat ini sebenarnya sudah banyak variasi, mulai mikrolet jenis mini bus, bus sedang semacam KOPAJA ataupun METROMINI hingga jenis bus besar seperti DAMRI dan BUSWAY. Belum lagi didukung transportasi rakyat semacam bajai, becak dan ojek. Namun siapa pengguna mereka, kebanyakan adalah penduduk kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Itu pun dengan masih dikeluhkannya masalah kualitas dan jumlah angkutan umum, perilaku sopir, trayek atau jalur yang tersedia hingga masalah harga.
Sebagai gambaran masalah harga, bayangkan keluarga kelas menengah sebanyak 3 orang (1 bapak, 1 ibu dan 1 anak) jika naik angkutan umum dengan tarif Rp. 3000,- per orang, maka mereka harus membayar total Rp. 9.000,- untuk satu kali perjalanan dimana rata-rata jarak trayek sekitar 20-30 Km. Bandingkan jika mereka menggunakan sepeda motor, dengan hanya 1 liter bensin seharga sekarang sebesar Rp. 5.000, -, dapat digunakan tidak hanya 30 Km, bahkan bisa 40 Km. Jelas lebih murah, hingga tidak dipungkiri penjualan kendaraan jenis sepeda motor sangat tinggi dikonsumsi penduduk kelas menengah ke bawah.
4. Kondisi Fasilitas Lalu Lintas
Sering kali kita melihat angkutan umum yang berhenti ataupun mangkal seenaknya, semacam terminal bayangan. Penyediaan halte bagi angkutan umum sedianya memberikan jalan agar angkutan umum tidak membuat terminal bayangan, namun kadang pembangunannya tidak memikirkan konsep yang baik, idealnya halte digunakan untuk tempat berhenti sementara bagi angkutan umum, ketika berhenti jelas badan kendaraan tersebut akan menghalangi kendaraan di belakannya, untuk itu perlu penempatan yang bijak dalam membangun halte, yaitu penempatan yang lebih masuk dan jauh dari badan jalan.Selain itu juga kondisi rambu dan lampu lalu lintas yang tidak terawat sering dijumpai. Kesemuanya bisa jadi salah satu penyebab kemacetan. Termasuk ketersediaan jembatan penyeberangan juga menjadi salah satu penyebab. Penyediaan jembatan penyeberangan juga perlu memikirkan konsep yang baik bagi penggunannya mulai dari bahan, bentuk dan faktor keamanan dan kenyamana, misal masalah bahan, masih banyak jembatan penyeberangan yang dibangun dengan bahan konstruksi baja, dan alas jembatan juga dari plat baja dengan permukaan kasar. Bayangkan jika logam tersebut terpapar sinar matahari dan air hujan, jelas akan muncul karat dan berakibat rapuhnya alas jembatan penyeberangan, akibatnya bukan tidak mungkin mencelakakan penggunanya.
Ditambah kondisi jalan saat ini di musim hujan, masih banyak lubang dan genangan air yang berakibat banyak pengendara menghindari jalan tersebut dan berujung pada kemacetan.
Dari uraian dan sedikit analisa di atas, perubahan jam masuk sekolah dan karyawan bukanlah satu-satunya jalan untuk mengatasi kemacetan. Beberapa program masih dapat dilakukan seperti pembenahan fasilitas lalu lintas dan jalan dan peraturan standar kualitas angkutan umum.
Selain itu kerja sama dengan pihak lain juga perlu dilakukan, tidak hanya pemerintah daerah dan kepolisian tetapi juga pengusaha dan pimpinan perkantoran perlu untuk diajak memikirkan solusi mengatasi kemacetan. Beberapa program yang dapat dilakukan misalnya perubahan jam masuk sekolah dan karyawan yang terintegrasi dan diatur per wilayah, bukan peraturan secara umum sebagaimana saat ini. Hal ini berkaitan mobilitas pengguna jalan yang perlu disurvei dan dianalisa lebih mendalam. Dan program pengadaan angkutan karyawan bagi perusahaan, tidak harus ditanggung oleh satu perusahaan, bisa saja beberapa perusahaan dalam satu kawasan bisnis atau gedung bekerja sama membiayai dan menyewa angkutan masal untuk mobilisasi karyawannya baik level profesional maupun executive. Program yang lain misalnya penggunaan kendaraan pool atau kendaraan khusus yang stand by di kantor untuk digunakan para executive level manajer menghadiri meeting di luar kantornya tanpa perlu jatah kendaraan untuk mobilitas mereka dari rumah ke kantor. Ini bisa dijadikan solusi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Dan masih banyak masalah dan solusi yang perlu dianalisa untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Dan yang paling utama adalah kerjasama semua pihak diperlukan untuk mendapatkan solusi terbaik.
